Kab. Wakatobi

  1. Desa Kapota
  2. Desa Kapota utara
  3. Desa Kabita
  4. Desa Kabita Togo
  5. Desa Wisata Kolo

Posisi Pulau Kapota dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia akan memudahkan aksesibilitas baik dalam maupun keluar kawasan, utamanya akses bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Terbukanya akses untuk menuju ke kawasan Pulau Kapota tentu akan membuka peluang bagi Pulau Kapota secara khusus dan Wakatobi secara umum sebagai destinasi wisata nasional dan dunia. Konteks regional posisi Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota diperhadapkan pada aktivitas lalu lintas transportasi di wilayah Pulau Sulawesi ataupun Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Wakatobi yang masuk dalam skema lalu lintas jaringan transportasi laut, darat dan udara memberikan dampak tersendiri bagi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pulau Kapota.

Lalu lintas transportasi laut cukup ramai baik antara Wakatobi – Kendari dan Wakatobi-Baubau. Bahkan program “Tol Laut” yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi-JK berupa Kapal cepat angkutan penumpang dan Kapal Ekspedisi barang yang langsung terkoneksi dengan pulau Jawa cukup aktif di wilayah Wakatobi. Kapal penumpang tersebut berupa armada kapal pelni dengan kapasitas penumpang ribuan orang menghubungkan antara Wakatobi – Baubau – Kolaka dan memperpendek jarak tempuh Baubau-Wakatobi dari 12 jam menggunakan kapal kayu menjadi hanya 4 jam.

Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota, Kabupaten Wakatobi dibentuk berdasarkan kesepakatan 5 kepala desa (Kapota, Kapota utara, Kabita, Kabita Togo, Wisata Kolo) yang ditandatangani di atas berita acara pada tanggal 8 Oktober 2016. Surat kesepakatan antar desa tersebut berisi tentang penetapan kawasan perdesaan. Pada pengelolaan pembangunan kawasan perdesaan, tim pengelola kawasan perdesaan salah satunya mengacu pada terkawalnya realisasi RPKP kawasan perdesaan Wisata Pulau Kapota. RPKP kawasan perdesaan wisata pulau Kapota mencakup pengembangan pada empat cluster diantaranya yaitu wisata alam dan budaya, pertanian, perikanan, dan kelembagaan. Pengembangan empat cluster ini dalam penyusunan program meliputi lima bidang yaitu peningkatan infrastruktur, penguatan kelembagaan, inovasi teknologi, dan kapasitas sumberdaya manusia. Posisi Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota dalam konteks nasional dapat dilihat pada tiga hal yaitu pertama, kaitannya dengan status wilayah Wakatobi sebagai Kawasan Konservasi Taman Laut Nasional, kedua, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan ketiga, tematik yang kembangkan di Kawasan Pulau Kapota adalah pariwisata, maka penting pula melihat posisi Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota dalam konteks pembangunan pariwisata nasional.

Secara administratif Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota adalah bagian dari Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota ini terdiri dari lima desa dengan persamaan ekologi, sosial ekonomi serta kultur budaya masyarakatnya. Kelima desa tersebut adalah Desa Kapota, Kapota Utara, Kabita, Kabita Togo dan Wisata Kolo dengan luas masing-masing yaitu 396,86 Ha; 479,86 Ha; 287,60 Ha; 234,48 Ha dan 553,15 Ha. Sehingga luas total kawasan Pulau Kapota adalah 1.951,95 Ha. Pulau Kapota terletak di sebelah barat dari Pulau Wangi Wangi dan secara adrministratif Pulau Kapota berada di kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

IPD merupakan suatu ukuran yang didukung untuk menilai kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia dengan unit analisis desa. Pengukuran IPD bersifat village specific, yang dibangun dari 2 sumber data, yaitu: potensi desa tahun 2014 (BPS) dan data wilayah administrasi pemerintah (Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2015) yang digunakan sebagai rujukan standar terkait jumlah desa teregistrasi di Indonesia. Desa-desa di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam 3 klasisfikasi berdasarkan IPD, yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal. Output dari penyusunan IPD ini adalah terpetakannya desa-desa berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut 3 klasifikasi tersebut dengan disertai informasi untuk masing-masing dimensi, variable dan indikator penyusunnya Setelah dilakukan analisis pada IPD ke lima desa, maka ditemukan terdapat dua tipologi desa yakni desa tertinggal dan berkembang. Tiga desa yaitu Kapota, Kapota Utara, dan Kabita dikategorikan sebagai desa berkembang dengan IPD sebesar 54.17; 55.38; dan 56.45, sedangkan 2 desa lainnya, yaitu Kabita Togo dan Wisata Kolo dikategorikan sebagai desa tertinggal. Berdasarkan grafik di atas sebenarnya dari kelima desa memiliki penilaian yang beragam. Desa terendah IPD-nya adalah Kabita Togo dikarenakan hampir dari kelima dimensi yang diukur dalam IPD merupakan nilai terendah sebanding empat desa lainnya. Dimensi dengan gap paling signifikan antara Desa Kabita Togo dengan empat desa lainnya, yaitu infrastruktur, pelayanan dasar dan pnyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan desa dengan IPD tertinggi adalah Desa Kabita. Desa Kabita sebenarnya tidak memiliki penilaian tertinggi di setiap dimensi. Dimensi yang menjadi kontribusi besar membangun IPD di Desa Kabita adalah transportasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan penelusuran lapangan di Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota diketahui bahwa infrastruktur di Pualu ini terbilang masih perlu ditingkatkan pembangunannya. Diketahui bahwa kondisi ketersediaan jalan adalah sepanjang 3 km sedangkan berdasarkan perencanaan pengembangan pariwisata dan hasil perkebunan kelapa dan bambu dibutuhkan pembangunan jalan. Kemudian aspek kesehatan sudah tersedia sebuah puskesmas yang berada di Desa Kabita Togo dan 5 puskesdes yang tersebar di setiap desa. Pada aspek pendidikan saat ini sudah tersedia 4 bagunan sekolah dasar yang berada di setiap desa kecuali Desa Kapota, sebuah gedung sekolah menengah pertama di Kapota Utara dan sebuah gedung sekolah menengah atas di Kapota Utara. Jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi pada tahun 2015 mengacu pada data BPS (2016) adalah sebanyak 94.985 jiwa dengan jumlah penduduk Laki-laki 45.612 jiwa dan perempuan 49.373 jiwa. Mata Pencaharian penduduk Kabupaten Wakatobi menurut data podes (2014) yaitu didominasi dibidang Jasa dan Pertanian. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Angkatan kerja sangat tergantung pada struktur penduduk, sifat demografis serta keadaan sosial ekonomi daerah. Bukan angkatan kerja, adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya (tidak aktif secara ekonomis). Kabupaten Wakatobi memiliki angkatan kerja 43.256 Jiwa dengan rincian bekerja sebanyak 41.421 Jiwa dan mencari pekerjaan sebanyak 1.835 Jiwa. Selain itu penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja di Kabupaten Wakatobi adalah sebanyak 20.607 Jiwa. Mengacu pada data BPS (2016) pada tahun 2015 status pekerjaan penduduk di Kabupaten Wakatobi paling tinggi yaitu berusaha sendiri sebanyak 11.249 jiwa. Hal ini mengalami penurunan dari tahun 2014 yang sebelumnya sebanyak 14.983 jiwa. Berkebalikan dengan status pekerjaan sebagai karyawan yang meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2015 berturut-turut dari 8.443 jiwa menjadi 8.997 jiwa. Penduduk di Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota berdasarkan matapencaharian dapat diketahui bahwa terdapat 23 persen penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan, sebesar 37

persen bermatapencaharian sebagai petani perkebunan, 7 persen sebagai pengusaha/wisausaha dan 33 persen bermatapencaharian disektor jasa/karyawan. Berdasarkan data tersebut bahwa sebagian besar masyarakat di kawasan bermatapencaharian di bidang pertanian baik sebagai nelayan maupun petani perkebunan yaitu sebesar 70% dari jumlah penduduk di kawasan. Hal ini

menjadi potensi besar untuk dikembangkan terutama di sektor perkebunan sebagai pendukung pariwisata di kawasan. Terbentuknya pelapisan sosial dan semakin besarnya jarak antara masyarakat kaya dan miskin di pedesaan tidak hanya diakibatkan oleh relasi di antara mereka dan kaitannya dengan penguasaan sumber daya tanah dan penguasaan moda produksi lainnya seperti alat tangkap. Berdasarkan pelapisan sosial yang terjadi di kawasan dapat dibagi menjadi tiga lapisan sosial yaitu lapisan atas, menengah dan bawah. Pertama, sebanyak 50% rumah tangga tergolong lapisan bawah. Rumah tangga lapisan bawah ini terdiri dari 46,7% rumah tangga pertanian dan 3,3% rumah tangga non pertanian. Kedua, sebanyak 46,7% rumah tangga berada di lapisan menengah. Rumah tangga lapisan menengah ini terdiri dari 13,3% rumah tangga pertanian dan 33,3% rumah tangga non pertanian. Ketiga, sebanyak 3,3% rumah tangga di kawasan berada pada lapisan atas yang seluruhnya merupakan rumah tangga non pertanian.

Pembangunan kawasan perdesaan tidak dapat dipisahkan dengan pengembangan komoditas yang menjadi lokomotif ekonomi kawasan perdesaan. Oleh karena itu, penentuan komoditas pada Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak (kepala desa, aparat desa, tokoh masyarakat, keterwakilan warga) dan bersepakat melakukan kerjasama antar desa. Dengan menggunakan instrumen skoring (perengkingan) yang melibatkan para pihak untuk penentuan komoditas unggulan, diperoleh kesepakatan bahwa komoditas unggulan yang akan dikembangkan adalah objek wisata (alam dan budaya). Potensi unggulan pada Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota yaitu pada bidang perikanan tangkap dan Wisata baik wisata alam maupun wisata budaya. Namun dalam prosesnya akhirnya dicapai kesepakatan bahwa komoditi unggulan dari Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota yaitu wisata alam dan budaya. Potensi ini dirasa paling bermanfaat dan potensial didasari pada tiga pertimbangan utama yaitu perencanaan pengembangan wisata di Pulau Kapota sudah diagendakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi dan telah berjalan. Kedua, telah banyak program baik dari luar Kabupaten Wakatobi maupun dari dalam yang digulirkan kepada masyarakat Pulau Kapota untuk menunjang potensi pariwisata di Pulau Kapota, dan ketiga, Kabupaten Wakatobi telah terkenal sebagai Kabupaten yang memiliki keindahan bawah laut dan telah menjadi icon dari Kabupaten Wakatobi. Selain wisata, komoditi penunjang dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota diantaranya adalah perikanan tangkap, kelapa, dan bambu. Pengembangan komoditi penunjang ini diharapkan dapat ikut menunjang pembangunan kawasan khususnya pada sektor ekonomi masyarakat. Komoditi penunjang ini dipilih juga didasari dari tingkat kebermanfaatan komoditi tersebut bagi masyarakat.

Untuk komoditi/sektor unggulan pariwisata dikembangkan berbasis masyarakat yang biasa disebut dengan Community Based Tourism (CBT). CBT adalah konsep yang menekankan kepada pemberdayaan komunitas untuk menjadi lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka miliki, seperti alam, kebudayaan, adat istiadat, masakan kuliner, gaya hidup. Melalui pendekatan pembangunan pariwisata ini, komunitas harus mampu secara mandiri melakukan transformasi aset dan nilai tersebut menjadi daya tarik utama wisata. CBT mendorong setiap individu untuk menjadi mata rantai ekonomi pariwisata dan memiliki keterampilan mengembangkan small business. Untuk komoditi pendukung seperti kelapa, bambu dan perikanan menekankan pada prinsip benefit sharing yang lebih berkeadilan. Untuk perlu diciptakan rantai pasok komoditi yang lebih pendek dan memutus mata rantai distribusi. Pasar komoditi harus didekatkan dengan kawasan melalui promosi dan membangun jejaring pasar. Untuk itu, perlu didorong diversifikasi hasil produk komoditi.

Melalui strategi pengembangan komoditi unggulan ini peran kelembagaan ekonomi kawasan dalam hal ini BUMDES Bersama memainkan peran yang sangat penting. BUMDES Bersama harus mampu memrencanakan dan mengelola segala aset kawasan secara baik. Selain itu BUMDES Bersama harus menjadi “Rumah Bersama” bagi setiap pelaku atau unit-unit usaha dalam kawasan perdesaan. Peran penting lainnya yang harus dimainkan oleh BUMDES Bersama adalah kemampuan berjejaring dan membuka peluang-peluang pasar baru. Selanjutnya untuk pembiayaan kawasan perdesaan, optimalisasi jaringan pembiayaan sangat penting untuk menjalankan aktivitas Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota. Nampaknya strategi blending finance menjadi penting dalam pembangunan kawasan perdesaan. Dana desa, dana CSR, dana internasional, APBD dan APBN merupakan potential finance yang bisa digarap untuk pembiayaan aktivitas di dalam kawasan.

Meski demikian, khusus untuk pendanaan APBD dan APBN diperlukan upaya-upaya pengawalan secara terorganisir dan sistematis. Dalam konteks ini, maka Musyawarah Rembuk Pembangunan (Musrembang) mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat menjadi titik masuk yang diharapkan mampu menjadi sarana untuk mensosialisasikan sekaligus mensinergiskan pembiayaan Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota. Kemudian untuk memperkuat model bisnis kawasan, diperlukan Sistem Informasi Kawasan Perdesaan (SIKA). SIKA Wisata Pulau Kapota merupakan ruang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan yang potensial untuk men-support pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota. Di dalam SIKA, memuat beragam informasi terkait kawasan perdesaan (seperti: posisi ordinat kawasan, potensi ekonomi, informasi harga, rantai pasok, mekanisme investasi, dan lainlain). SIKA juga digunakan sebagai ruang dialog multipihak untuk membicarakan strategi dan pendekatan yang efektif untuk mengembangkan kawasan perdesaan. Agar SIKA menjadi efektif dalam pengorasionalannya, maka internet opinion leader (IOL) menjadi pilihan pendekatan yang digunakan untuk mempromosikan Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota.

Pokok-pokok program Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota, disusun berdasarkan 10 indikasi program BAPPENAS yang disesuaikan dengan perencanaan partisipatif di tingkat Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota. Adapun 10 indikasi program BAPPENAS yang dimaksud, meliputi: (1) pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi; (2) pembangunan dan/atau rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata; (3) pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana bisnis/pusat bisnis di kawasan ekonomi perdesaan; (4) penerapan teknologi dan inovasi utk meningkatkan nilai tambah dan daya saing; (5) pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri; (6) pengembangan pendidikan kejuruan utk meningkatkan inovasi dan kreatifitas lokal; (7) pengembangan kerjasama antar-Desa, daerah, KPS, BUM Antar Desa; (8) pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di daerah; (9) menerapkan TIK untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi; dan (10) peningkatan pelayanan satu pintu di daerah.

 

Dari 10 indikasi program BAPPENAS tersebut, kemudian disesuaikan dengan hasil perencanaan pastisipatif di tingkat Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota. Hasil perencanaan partisipatif merekomendasikan 6 pokok program Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota, yaitu: (1) pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi; (2) pembangunan dan/atau rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan serta destinasi pariwisata; (3) Penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing; (4) Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas lokal; (5) Pengembangan kerjasama antar desa, daerah, KPS, BUM antar desa; dan (6) Menerapkan TIK untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi. Keenam pokok program Kawasan Perdesaan Wisata Pulau Kapota tersebut, selanjutnya di rencanakan pelaksanaannya selama 5 tahun ke depan dengan mengoptimalkan pembiayaan yang bersumber dari ADD, APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN.

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jl. Ki Hajar Dewantara, Mandati III
Kabupaten Wakatobi
Get directions