Kab. Pinrang

Kecamatan Patampanua

  1. Kelurahan Benteng
  2. Kelurahan Teppo
  3. Kelurahan Tonyamang
  4. Kelurahan Maccirinna
  5. Desa Leppangang
  6. Desa Malimpung
  7. Desa Mattiroade
  8. Desa Sipatuo
  9. Desa Padang Loang
  10. Desa Pincara

Kecamatan Duampanua

  1. Kelurahan Pekkabata
  2. Kelurahan Tatae
  3. Kelurahan Lampa
  4. Kelurahan Data
  5. Kelurahan Bittoeng
  6. Desa Kaballangang
  7. Desa Paria
  8. Desa Kaliang
  9. Desa Buttu Sawe
  10. Desa Maroneng
  11. Desa Katomporang
  12. Desa Bungi
  13. Desa Massewae
  14. Desa Bababinanga

Kecamatan Lembang

  1. Kelurahan Tadokkong
  2. Kelurahan Betteng
  3. Desa Binanga Karaeng
  4. Desa Rajang
  5. Desa Letta
  6. Desa Ulu Saddang
  7. Desa Suppirang
  8. Desa Basseang
  9. Desa Kariango
  10. Desa Benteng Paremba
  11. Desa Pakeng
  12. Desa Lembang Mesakada
  13. Desa Sali Sali
  14. Desa Sabbangparu

Kecamatan Matirro Sompe

  1. Kelurahan Langnga
  2. Kelurahan Pallameang
  3. Desa Masulowalie
  4. Desa Mattombong
  5. Desa Mattongang Tongang
  6. Desa Patobong
  7. Desa Samaenre
  8. Desa Mattiro Tasi
  9. Desa Siwolong Polong

Kecamatan Suppa

  1. Kelurahan Watang Suppa
  2. Kelurahan Tellumpanua
  3. Desa Lero4
  4. Desa Watang Pulu
  5. Desa Maritengngae
  6. Desa Tassiwalie
  7. Desa Wiiring Tasi
  8. Desa Lotang Salo
  9. Desa Ujung Labuang
  10. Desa Polewali

Kecamatan Mattiro Bulu

  1. Kelurahan Padaidi
  2. Kelurahan Pananrang
  3. Desa Padakkalawa
  4. Desa Marannu
  5. Desa Alitta
  6. Desa Padaelo
  7. Desa Bunga
  8. Desa Makkawaru

Kecamatan Watang Sawitto

  1. Kelurahan Jaya
  2. Kelurahan Sawitto
  3. Kelurahan Maccorawalie
  4. Kelurahan Penrang
  5. Kelurahan Salo
  6. Kelurahan Bentengnge
  7. Kelurahan Sipatokkong
  8. Kelurahan Siparappe

Kecamatan Cempa

  1. Kelurahan Cempa
  2. Desa Mangki
  3. Desa Matunru Tunrue
  4. Desa Sikkuale
  5. Desa Tadang Palie
  6. Desa Salipolo
  7. Desa Tanratuo

Kecamatan Tiroang

  1. Kelurahan Pammase
  2. Kelurahan Marawi
  3. Kelurahan Pakkie
  4. Kelurahan Tiroang
  5. Kelurahan Mattiro Deceng

Kecamatan Lanrisang

  1. Kelurahan Lanrisang
  2. Desa Samaulue
  3. Desa Mallongi – Longi
  4. Desa Amassangang
  5. Desa Barang Palie
  6. Desa WaeTuoe
  7. Desa Lerang

Kecamatan Paleteang

  1. Kelurahan Pacongang
  2. Kelurahan Macinnae
  3. Kelurahan Temmassarangnge
  4. Kelurahan Maminasae
  5. Kelurahan Laleng Bata
  6. Kelurahan Benteng Sawitto

Kecamatan Batulappa

  1. Kelurahan Batulappa
  2. Desa Kassa
  3. Desa Watang Kassa
  4. Desa Tapporang
  5. Desa Kaseralu

Pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pinrang merujuk pada posisi strategis Kabupaten Pinrang sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) oleh Pemerintah dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) oleh Pemerintah Provinsi. Atas dasar RTRW Tahun 2012-2032 Kabupaten Pinrang juga Pemerintah Kabupaten Pinrang merespon dengan membentuk Kawasan Strategis Kabupaten Pinrang (KSK Pinrang) bernama Kawasan Minapolitan Sulamadu (Suppa, Lanrisang, Mansiro, Sompe,Duampanau).

Agar efektif dan menyesuaikan dengan pendekatan kawasan perdesaan, Pemerintah KabupatenPinrang secara partisipatif memfasilitasi dan menginisiasi bertemunya 4 kepala desa (Tasiwalie, Wiringtasi, Ujung Labuang, dan Lero) untuk melakukan musyawarah antar desa yang bertujuan membentuk Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita. Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita, Kabupaten Pinrang dibentuk berdasarkan kesepakatan 4 kepala desa (Tasiwalie, Wiringtasi, Ujung Labuang, dan Lero) yang ditandatangani di atas berita acara pada tanggal 3 Oktober 2016. Tiga bulan sebelum kesepakatan tersebut, pemerintah daerah sudah mengeluarkan Peraturan Bupati Pinrang No. 31/2016 tentang Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Pinrang Tahun 2016 – 2019.

Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita memiliki luas 1.568,71 hektar, dimana Wiringtasi merupakan desa terluas (848,11 hektar atau 54,06% dari total luas kawasan). Jumlah penduduk di dalam Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita sebanyak 14.677 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 4,96 jiwa/km. Meski Desa Lero merupakan desa dengan luas wilayah 2 paling kecil dibandingkan dengan desa desa lainnya, akan tetapi desa ini merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak (6.780 jiwa atau 47,07% dari total jumlah penduduk di dalam kawasan) dan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 9,32 jiwa/km 2. Selanjutnya berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD), seluruh desa-desa yang masuk di dalam Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita berstatus desa berkembang. Oleh karena itu, pendekatan membangun desa melalui kawasan perdesaan diharapkan mampu merubah status desa desa di kawasan perdesaan dari desa berkembang menjadi mandiri melalui pengoptimalan sumberdaya lokal yang dimiliki kawasan.

Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita memiliki potensi sumberdaya tambak sebagai mata pencaharian utama mayoritas penduduk di kawasan ini. Hasil pemetaan spasial menunjukkan luas penggunaan lahan areal tambak 679,70 hektar (43,33%) atau hampir setengah dari luas wilayah Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita. Sementara itu, hutan seluas 508,58 hektar (32,42%), pemukiman seluas 170,50 hektar (10,87%), dan penggunaan lainnya, seperti: jalan, kebun campuran, kolam atau empang, lahan terbuka, lapangan, perkebunan, sawah, peternakan dan fasisilitas umum seluas 209,93 hektar (13,38%). Kemudian di dalam kawasan perdesaan ini, terdapat ketersediaan fasilitas dan infrastruktur (pendidikan, kesehatan, perkantoran, pasar, kelembagaan perikanan, ekonomi perikanan, peribadatan, olahraga, taman, jembatan, dan lainnya) yang selama ini mendukung aktivitas masyarakat dan desa. Namun demikian, kondisi fasilitas dan infrastruktur tersebut ada yang masih dalam kondisi baik dan ada juga yang sudah rusak.

Selanjutnya topografi kemiringan 0–3% dengan ketinggian 0 – 3 meter dpl (di atas permukaan laut) yang dimiliki Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita, berpotensi rawan terhadap abrasi, gelombang pasang surut air laut, dan banjir rob seluas 212,56 hektar. Adapun desa di dalam kawasan yang memiliki area terluas potensi bencana yang dimaksud adalah Lero (166,30 hektar) dan disusul Wiringtasi (40,17 hektar) dan Ujung Labuang (6,08 hektar). Sedangkan Desa Tasiwalie tidak memiliki potensi terkait bencana yang dimaksud.

Pembangunan kawasan perdesaan tidak dapat dipisahkan dengan pengembangan komoditas yang menjadi lokomotif ekonomi kawasan perdesaan. Oleh karena itu, penentuan komoditas pada kawasan perdesaan ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak (kepala desa, aparat desa, tokoh masyarakat, keterwakilan warga) yang bersepakat melakukan kerjasama antar-desa. Dengan menggunakan instrumen skoring (perengkingan) dalam penentuan komoditas unggulan, diperoleh kesep katan bahwa komoditas unggulan yang akan dikembangkan adalah perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap, jenis komoditi yang dikembangkan adalah ikan (tuna, layang, cakalang, teri). Sementara itu, untuk perikanan budidaya, jenis komoditi yang dikembangkan adalah udang (vaname, windu) dan rumput laut. Hasil perangkingan menu jukkan bahwa komoditi ikan memperoleh nilai peringkat tertinggi dibandingkan dengan udang dan rumput laut. Tingginya skoring untuk komoditi ikan dikarenakan potensi perikanan di kawasan ini begitu luas, yakni 1 mil laut atau kurang lebih 39,94 Km. Sementara itu, untuk perikanan budidaya potensi yang dimiliki seluas 679,70 hektar (43,33% dari total luas kawasan minapolitan) dan kolam seluas 13,53 hektar (0,86% dati total luas kawasan minapolitan).

Pengembangan dan model bisnis Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita mempertimbangkan kapasitas dan jejaring kawasan, sistem bisnis hulu-hilir, pembiayaan, dan sistem informasi dan manajemen kawasan perdesaan. Kapasitas dan jejaring kawasan menitikberatkan pada optimalisasi kelembagaan ekonomi lokal yang sudah ada sejak lama di kawasan perdesaan ini. Membangun jejaring pasar merupakan hal terpenting untuk mengoptimalkan kelembagaan ekonomi lokal. Pengorganisasian pasar komoditi unggulan kawasan harus didukung dengan kelembagaan BUMDES/BUMDES Bersama, sehingga memperpendek rantai pasok (suply chain) pasar komoditi. Kehadiran BUMDES/BUMDES Bersama juga diharapkan mampu menciptakan keadilan pada suplay chain komoditi yang dikembangkan kawasan, dimana warga desa yang tinggal di dalam kawasan memperoleh impact berupa peningkatan kesejahteraan.

Selanjutnya untuk sistem bisnis Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita, menitikberatkan pada keterkaitan hulu – hilir (on farm, off farm, dan non-farm). Untuk pengembangan sub sektor hulu (off farm), kelembagaan ekonomi (koperasi perikanan/BUMDES/BUMADES), Pusat Pendaratan Ikan (PPI), dan penyimpanan ikan (cool stroge) menjadi fokus dalam pengembangan sistem kawasan. Kemudian untuk sub sektor budidaya (on farm) lebih difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan Pusat Penangkapan Ikan. Adapun sub sektor hilir (off farm) difokuskan pada usaha industri pengelolaan ikan dan untuk sub sektor penunjang (on farm), sistem bisnis kawasan difokuskan pada pengembangan pusat pemasaran, pusat sistem informasi dan promosi, serta pengembangan kapasitas SDM. Selanjutnya untuk pembiayaan kawasan perdesaan, optimalisasi jaringan pembiayaan sangat penting untuk menjalankan aktivitas di kawasan perdesaan ini. Nampaknya strategi blending finance menjadi penting dalam pengembangan kawasan perdesaan. Dana desa, dana CSR, dana internasional, APBD dan APBN merupakan potential finance yang bisa digarap untuk pembiayaan aktivitas di dalam kawasan perdesaan.

Meski demikian, khusus untuk pendanaan APBD dan APBN diperlukan upaya-upaya pengawalan secara terorganisir dan sistematis. Dalam konteks ini, maka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat menjadi titik masuk yang diharapkan mampu menjadi sarana untuk mensosialisasikan sekaligus mensinergiskan pembiayaan Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita. Kemudian untuk memperkuat model bisnis kawasan, diperlukan Sistem Informasi KawasanPerdesaan (SIKA). SIKA Perdesaan Minapolitan Luwita merupakan ruang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan yang potensial untuk men-support pengembangan Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita. Di dalam SIKA Perdesaan Minapolitan Luwita, memuat beragam informasi terkait kawasan perdesaan (seperti: posisi ordinat kawasan, potensi ekonomi, informasi harga, rantai pasok, mekanisme investasi, dan lain-lain). SIKA Perdesaan Minapolitan Luwita juga digunakan sebagai ruang dialog multipihak untuk membicarakan strategi dan pendekatan yang efektif untuk mengembangkan kawasan perdesaan. Agar SIKA menjadi efektif dalam pengoperasionalannya, maka Internet Opinion Leader (IOL) menjadi pilihan pendekatan yang digunakan untuk mempromosikan Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita.

Pokok-pokok program Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita, disusun berdasarkan 10 indikasi program BAPPENAS yang disesuaikan dengan perencanaan partisipatif di tingkat Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita. Adapun 10 indikasi program BAPPENAS yang dimaksud, meliputi: (1) pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi; (2) pembangunan dan/atau rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata; (3) pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana bisnis/pusat bisnis di kawasan ekonomi perdesaan; (4) penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing; (5)pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri; (6) pengembangan pendidikan kejuruan utk meningkatkan inovasi dan kreatifitas lokal; (7) pengembangan kerjasama antar-Desa, daerah, KPS, BUM Antar Desa; (8) pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di daerah; (9) menerapkan TIK untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi; dan (10) peningkatan pelayanan satu pintu di daerah.

Dari 10 indikasi program BAPPENAS tersebut, kemudian disesuaikan dengan hasil perencanaan partisipatif di tingkat kawasan perdesaan. Hasil perencanaan partisipatif merekomendasikan 6 pokok program Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita, yaitu: (1) pengembangan kapasitas ekonomi; (2) pengembangan infrastruktur; (3) pengembangan SDM dan kelembagaan produksi, ekonomi, dan bisnis; (4) pengembangan sistem informasi kawasan perdesaan; (5) pengembangan sistem pembiayaan kawasan perdesaan; dan (6) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kawasan perdesaan. Selanjutnya keenam pokok program kawasan perdesaan tersebut, pelaksanaannya direncanakan selama 5 tahun ke depan dengan mengoptimalkan pembiayaan yang bersumber dari ADD, APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, dan pihak ketiga, seperti: dana CSR, dana internasional, dan investor.

Pembiayaan pembangunan Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita masih diharapkan dari sumber pembiayaan APBN (47,43% dari total kebutuhan pembangunan kawasan perdesaan), disusul APBD provinsi (26,39%), APBD kabupaten (17,63%), dan sisanya ADD serta pihak ketiga masing-masing sebesar 6,09% dan 2,45%. Walaupun APBN merupakan sumber pembiayaan yang masih dominan dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita, akan tetapi berbagi peran dengan para pemangku kepentingan menunjukkan adanya kesadaran untuk melakukan aksi kolektif dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita.

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tapporang, Batulappa
Kabupaten Pinrang
Get directions